Medan,
Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya menegaskan komitmen pemerintah daerahnya untuk terus meningkatkan integritas aparatur dan pelayanan publik yang bersih. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 untuk penguatan Indeks Integritas Nasional 2025 bagi pemerintah daerah se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kompleks Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (2/10/2025).
Darma Wijaya menyebut hasil SPI menjadi tolok ukur penting bagi Pemkab Sergai untuk memperbaiki sistem kerja agar semakin transparan dan akuntabel. Ia menekankan, integritas adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami di Sergai berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil survei ini. Integritas harus menjadi budaya kerja aparatur, karena hanya dengan itu pelayanan publik dapat berjalan baik dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik ini menilai rapat koordinasi yang dihadiri seluruh kepala daerah di Sumut, termasuk Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, menjadi momentum memperkuat upaya pencegahan korupsi sejak dini.
“Arahan Ketua KPK menegaskan bahwa keuangan negara adalah milik rakyat, sehingga tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Prinsip itu harus dipegang oleh setiap ASN di Sergai,” kata Darma Wijaya.
Melalui keikutsertaan Sergai dalam rapat ini, Darma Wijaya berharap langkah kolaboratif pemerintah daerah bersama KPK dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
Ia menambahkan, Pemkab Sergai akan meningkatkan pengawasan internal dan memperkuat sistem pelayanan publik berbasis digital untuk meminimalkan celah penyimpangan. Menurutnya, masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami ingin masyarakat puas terhadap pelayanan pemerintah. Jika pelayanan prima dapat dirasakan, kepercayaan publik akan tumbuh dan pembangunan daerah berjalan lebih baik,” tuturnya.
Sebelumnya dalam sambutannya, Gubernur Sumut Bobby Nasution berharap kehadiran para kepala daerah dapat memberi masukan berarti dan memperkuat langkah pencegahan korupsi di daerah.
”Kami mengucapkan selamat datang dan semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dapat memberikan banyak masukan dan pencerahan terkait langkah pencegahan korupsi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menegaskan komitmen lembaganya dalam menegakkan hukum dan mendorong pelayanan publik yang bersih. Ia menekankan bahwa keuangan negara harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“KPK akan bertindak tegas terhadap siapa pun, tanpa memandang latar belakang. Keuangan negara adalah milik rakyat yang dikelola untuk membangun negeri, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain,” tegasnya.
Rapat yang dibuka oleh Gubernur Sumut ini diikuti oleh 33 kabupaten/kota se-Sumut, dengan 10 kepala daerah hadir secara langsung. Selain para bupati/wali kota, hadir pula pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Sumut dan Sergai, serta undangan lainnya. (Media Center Sergai)
Teks/Editor : Ardi/Lenti
Reporter: Agus/Jepri
Admin : Maya