Sei Rampah,
Setelah berhasil meraih predikat 10 instansi terbaik se-Indonesia pada tahun 2024 lalu, kini Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi dengan berpartisipasi aktif dalam Program Pariwara Anti Korupsi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Program ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara KPK, pemerintah daerah, dan BUMD dalam mengampanyekan anti korupsi pada penyelenggaraan pelayanan publik.
Mengusung tagline “Suarakan Korupsi Hingga ke Pelosok Negeri”, program ini digaungkan secara virtual melalui platform Zoom, melibatkan perwakilan dari seluruh Indonesia, termasuk Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) Sergai.
Kepala Dinas Kominfo Sergai, Ingan Malem Tarigan, Rabu (30/4/2025) di ruang kerjanya Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah mengutarakan bahwa Dinas Kominfo turut mengikuti sosialisasi program yang telah diselenggarakan oleh KPK RI khususnya paga giat zoom meeting hari ini yang bertajuk “Sosialisasi program pariwara anti korupsi 2025”. Menurutnya, mengkampanyekan anti korupsi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder untuk terus menyuarakan hal tersebut hingga ke pelosok negeri.
“ Partisipasi Kominfo Sergai tahun ini tidak lepas dari keberhasilan sebelumnya, di mana pada program yang sama tahun lalu, Dinas Kominfo Sergai berhasil meraih predikat 10 instansi terbaik. Oleh karenanya, kami sangat mengapresiasi KPK RI yang telah menggelar kegiatan kampanye anti korupsi,” ungkapnya seraya berharap Pemkab Sergai dapat kembali menjadi yang terbaik di tahun ini.
Pada sesi zoom meeting, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif para peserta. “Semangat kehadiran bapak ibu adalah bukti nyata komitmen kita membangun budaya antikorupsi dari pusat sampai daerah,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan gerakan bersama yang bertujuan mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk korupsi, dari yang kasat mata hingga yang terselubung.
Kampanye ini secara khusus menargetkan perilaku koruptif di sektor pelayanan publik, seperti suap, gratifikasi, pungutan liar, nepotisme, hingga penyalahgunaan fasilitas dinas.
Direktur Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arif, menjelaskan bahwa Pariwara Anti Korupsi adalah kampanye serentak penyebaran pesan anti korupsi oleh pemerintah daerah dan BUMD melalui berbagai media komunikasi publik yang dimiliki.
“Pariwara sendiri berarti iklan/pemberitahuan/reklame yang bertujuan untuk menyebarkan pesan-pesan agar masyarakat tahu,” jelas Amir Arif. Ia menekankan pentingnya edukasi yang konsisten. Kita harus konsisten mengedukasi masyarakat karena korupsi seringkali terjadi tidak hanya satu pihak saja yang memanfaatkan tapi masyarakat juga sering kali tidak sadar kebiasaan-kebiasaan buruk untuk memberikan suap, memberikan hadiah, memberikan setoran-setoran tertentu. Harus lebih dididik supaya masyarakat maupun pelayanan publik sama-sama bisa menghindari perbuatan-perbuatan korupsi,” paparnya.
Melalui program ini, Amir Arif berharap kampanye anti korupsi yang mungkin di beberapa titik masih minim dapat diselenggarakan secara masif. Tahun ini, kampanye akan digelar minimal selama tiga bulan, mulai Juni hingga September. Informasi lebih lanjut dan rekaman lengkap sosialisasi dapat diakses melalui kanal YouTube “Suara Antikorupsi”, sebutnya.
Gema Pariwara Antikorupsi 2025 diharapkan akan terus menyebar luas di ruang-ruang pelayanan publik hingga kanal-kanal digital. Setiap daerah didorong untuk menyebarkan pesan anti korupsi ke berbagai titik pelayanan publik sebagai ajakan untuk tidak diam, melainkan bertindak. Selain itu, para peserta juga berkesempatan meraih Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2025 dari KPK sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dan kreatif.
Program ini telah terbukti berdampak positif. Tahun lalu, lebih kurang 290 satuan kerja dari 20 provinsi ikut ambil bagian. Tahun ini, KPK berharap partisipasi lebih masif, lebih menggema, dan lebih menyentuh akar persoalan. Karena di balik setiap pelayanan publik yang bersih, ada keyakinan kuat bahwa negeri ini bisa bebas dari korupsi, asalkan semua pihak bergerak bersama. (Media Center Sergai)
Teks/Editor : Lenti/Rini
Admin : Julia