Kecamatan Sei Rampah berada di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Nama Serdang Bedagai diambil dari dua kesultanan yang pernah memerintah di wilayah tersebut yakni Kesultanan Serdang dan Padang Bedagai. Adapun Kota Sei Rampah termasuk dalam wilayah Kerajaan Padang Bedagai. Kesultanan Serdang merupakan pecahan dari kesultanan Deli yang mengalami perpecahan akibat perebutan tanah kekuasan.
Mulanya di Kerajaan Bedagai berdiam orang-orang Melayu (termasuk orang Karo dan Simalungun yang beragama Islam yang lebih suka disebut orang Melayu) yang terutama mendiami sepanjang aliran sungai dan muara. Sejak J. Nienhuys dan J.F Van Leewen Co membuka perkebunan karet di Labuhan Deli pada tahun 1863 terus berkembang hingga ke daerah Padang Bedagai. Akibat perkembangan perkebunan tersebut Sumatera Timur berkembang sebagai “Het Dollar Land” dan etnis-etnis lain mulai berdatangan dan menyebar ke daerah-daerah.
Di Kerajaan Bedagai perkembangan ini sejalan dengan dibukanya beberapa onderneming di awal abad ke-20 terutama karet pada tanah-tanah konsesi di daerah Simpang Empat Tanah Raja, Sungai Bamban dan Sungai Parit serta perkebunan kelapa sawit di Mata Pao, Liberia dan Rambong Sialang. Pada saat itu Sungai Rampah menjadi transportasi utama untuk mengangkat hasil perkebunan dari masing- masing onderneming. Ini menyebabkan bertambah ramainya Luhak Sungai Rampah. Para Pedagang Cina yang menetap di Luhak Sei Rampah ini juga semakin banyak.
Kemudian Belanda membangun Kantor Residennya di Firdaus, maka dengan itu Luhak Sei Rampah menjadi perantara antara Residen dengan warga Kerajaan yang tinggal di Bedagai. Pada masa ini terdapat segragasi etnik di wilayah Padang Bedagai, di mana etnis pribumi berada di sekitar pusat kerajaan Bedagai di Bedagai yakni di luhak Tanjung Beringin, sementara di luhak Sei Rampah merupakan tempat tinggal etnis yang berasal dari bangsa asing seperti China, Arab, India sementara untuk orang Eropa berada di Firdaus berdekatan dengan Kantor Residen yang sudah dibangun sebelumnya.
Di masa pendudukan Jepang (1942-1945) kecuali nama-nama sebutan yang berubah, pimpinan yang diganti dengan orang-orang Jepang serta cara pemerintahannya yang relatif lebih keras. Bentuk-bentuk lama tetap dipertahankan terutama tentang eksistensi kerajaan dan wilayahnya masing-masing. Pada tempat-tempat pemerintahan yang penting seperti Kabanjahe dan Tebing Tinggi, pemeritahan secara praktis dijalankan oleh pejabat-pejabat kerajaan selama 1943-1944. Di bidang lain, kerapatan-kerapatan raja-raja Sumatera Timur tetap terus dipertahankan wewenangnya dalam lingkungan kerajaannya.
Pada masa Jepang berkuasa, dimana orang Jepang-lah sebagai peninjau atau penasehat hukumnya. Mulanya kantor kerapatan terdapat di Tanjung Beringin tetapi sejak masa pemerintahan Tengku Zainal Rasyid dipindahkan ke gedung bekas Residen Belanda di Firdaus (Kantor Bupati Serdang Bedagai sekarang). Pada masa orde lama luhak Sei Rampah menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dimana kantor camatnya menggunakan kantor kerapatan Jepang (Kantor Bupati Sekarang).
Pada masa selanjutnya timbul keinginan untuk dimekarkannya Kabupaten Deli Serdang. Ide pemekaran ini muncul dikalangan di kalangan masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan Tahun 1992 hal tersebut telah menjadi kajian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada masa itu.
Di era reformasi pertimbangan untuk dilakukannya pemekaran semakin kuat. Alasan perlu dilakukannya pemekaran adalah karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang begitu besar untuk suatu kabupaten. Perjalanan panjang proses pemekaran Kabupaten Deli Serdang secara hukum dimulai dari ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor: 13/KP/Tahun 2002 Tanggal 2 Agsutus 2002 Tentang Persetujuan Pembentukan/Pemekaran yang menetapkan Persetujuan Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten Pemekaran dengan ibukota Sei Rampah hingga saat ini. (Berbagai sumber/ISL).
Tinggalkan Balasan