HUT Kemerdekaan Ke-74, Plh Bupati Sergai Saksikan Pidato Kenegaraan Presiden RI

Sei Rampah, Sehari menjelang HUT Kemerdekaan ke-74, Plh Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H Darma Wijaya bersama unsur Forkopimda menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Mendengarkan Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 Tahun 2019 di Gedung DPRD Sergai di Sei Rampah, Jumat (16/8/2019).

Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD H. Syahlan Siregar, ST didampingi para Wakil Ketua DPRD turut dihadiri Sekdakab Drs H. Hadi Winarno, MM, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, anggota DPRD, Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah, Ketua MUI, Kepala Bank Sumut Cabang Sei Rampah Ahmad Pasundan Tarigan, para Camat, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Ormas/OKP, serta para undangan.

Dijelaskan oleh Plh Bupati bahwa dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI H. Joko Widodo menyampaikan ajakan untuk kita semua agar meneguhkan semangat para pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa. Tetapi, Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena itulah pembangunan yang kita lakukan harus terus Indonesia sentris yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara.

Menyoroti tentang kinerja pemerintah, Presiden mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat. Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan,

“ Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil. Realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat, seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat,” kata Presiden RI.

Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat. Pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk mempermurah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama.

Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi. Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer, dan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence), harus mulai dilepas. Oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas. Dan tentu saja peningkatan kualitas dan kultur aparat mulai dari aparat negara, birokrat, TNI dan Polri dan pejabat BUMN, juga harus segera berubah.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memohon izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibukota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya, demikian disampaikan Presiden.

Usai menyaksikan pidato kenegaraan, Plh Bupati H Darma Wijaya berharap agar masyarakat dapat mengisi kemerdekaan Indonesia dengan semangat kebersamaan dan kekompakan sehingga terjalin erat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia.

“ Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dengan kreativitas dan inovasi sehingga mampu untuk menghasilkan prestasi yang gemilang di masa depan,” ajak Plh Bupati H Darma Wijaya penuh semangat.  MC Sergai/vivi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *