Pemkab Sergai – Bawaslu Komitmen Awasi Netralitas ASN di Pilkada

Pantai Cermin,

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dihelat pada 23 September 2020, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sergai melaksanakan kegiatan sosialisasi yang membahas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dihelat di Aula Resort Themepark Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin, Selasa (10/3/2020).

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai HM. Faisal Hasrimy, AP, MAP, dalam sambutannya mengatakan pemilihan tersebut meliputi 270 daerah di seluruh Indonesia dengan perincian 9 daerah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wagub, 224 daerah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wabup serta 37 daerah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

“Sebagai salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada, Kabupaten Sergai tentu harus menjamin pelaksanaannya nanti mengakomodasi kedaulatan rakyat untuk memilih secara langsung dan demokratis. Dikatakan langsung dan demokratis artinya dalam setiap pemilihan tersebut harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Bupati Soekirman sebagaimana disampaikan oleh Sekdakab.

Bupati Soekirman yang juga didapuk sebagai narasumber pada kegiatan ini dalam pemaparannya menyebut jika agenda Reformasi 1998 membahas 6 hal, dua di antaranya adalah pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya dan pemilihan umum secara langsung.“ Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung bertujuan untuk memenuhi prinsip “the right man on the right place”. Namun perlu digarisbawahi apakah hal ini sudah benar terpenuhi mengingat politik uang sudah dijadikan oleh sebagian masyarakat sebagai orientasi dalam memilih pemimpin. Padahal yang terpenting adalah kapasitas dan elektabilitas para calon,” sebut Bupati.

Perihal netralitas ASN dalam aktifitas politik, Bupati menyatakan bahwa netralitas dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum adalah hal yang mutlak dan wajib untuk diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh ASN.

“Setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam netralitas ASN tersebut, pertama adalah niatnya. ASN dalam pelaksanaan tugasnya mestilah berniat untuk bersikap netral. Tentu dengan mempedomani aturan dan ketentuan yang ada terkait pelaksanaan Pilkada Bupati/Wakil Bupati ini. Ketentuan tentang kepegawaian juga mengatur dan mengharuskan ASN itu bekerja secara profesional dan netral sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kedua, lanjut Bupati, yaitu kemauan. Melaksanakan tugas sebagai ASN dibarengi dengan kemauan yang kuat untuk bersikap netral dalam Pilkada Kab Sergai tahun 2020. Kemauan yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN tidak boleh dipengaruhi oleh kemauan politik praktis. Kemauan bekerja ASN harus berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Tentunya aturan dan perundangan yang berkaitan dengan ASN dan aturan Pilkada.

“Terakhir keterampilan. Keterampilan ASN juga diarahkan kepada netralitas. Seorang ASN yang mempunyai skill atau keahlian dan kemampuan mumpuni pada bidangnya agar bekerja sesuai kemampuan dan skillnya secara profesional, netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Maka insyaAllah ASN itu akan tetap diberdayakan oleh Kepala Daerah yang terpilih nantinya,” pungkas Bupati.

Bupati juga menyebut kerjasama dengan Bawaslu akan berdampak penting dalam melaksanakan pengawasan khususnya terkait netralitas abdi negara. “Kerja sama baik ini mesti terjalin secara solid.  Kita berharap agar Pilkada nanti berlangsung baik, aman, tertib dan lancar untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Sergai yang unggul, inovatif dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo yang juga narasumber dalam kegiatan yang sama menjelaskan terdapat 999 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2019. Menurutnya, angka ini cukup tinggi, sehingga kewaspadaan harus ditingkatkan. “Perlu didiskusikan bersama bagaimana melakukan pencegahan keterlibatan ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2020,” tambahnya.

Pada kegiatan ini turut hadir Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, SH, Ketua Bawaslu Sergai Agusli Matondang, SH, mewakili Kapolres Sergai Kasatreskrim AKP Pandu Winata, SH.,MH.Sik, mewakili Polres Tebing Tinggi, Mewakili Kejari Sei Rampah, Ketua MUI dan perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Sergai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *