Bupati dan Tim Gugus Tugas Kabupaten Sergai Gelar Video Konferensi

Sei Rampah,

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang dipimpin langsung oleh Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman mengadakan rapat koordinasi lewat video konferensi bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, BPJS Kesehatan dan Camat se-Sergai di Posko Percepatan Penanganan Covid-19, Rumah Dinas Bupati Sergai di Sei Rampah, Rabu (15/4/2020).

Bupati Sergai membuka sambutannya dengan mengucapkan terima kasih atas kinerja anggota Tim Gugus Tugas yang sampai saat ini solid dan tetap rutin memperbaharui informasi kegiatan penanganan dan pencegahan sesuai fungsi dan tugas masing-masing lewat media Whatsapp group. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas medis kita, baik dokter, perawat dan tenaga medis lainnya yang tetap siaga berjaga di fasilitas medis baik itu Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, Rumah Sakit Pabatu, Rumah Sakit Trianda dan Rumah Sakit Melati serta 20 Puskesmas di Kecamatan. Saya berharap kita bisa saling memonitor dan bertukar informasi perihal perkembangan penanganan pandemi Corona ini lewat Posko Gugus Tugas yang berlokasi di rumah dinas Bupati,” katanya.

Sergai Siapkan Lahan Untuk Pemakaman

Bupati Soekirman kemudian menginformasikan jika telah dialokasikan lahan seluas 800m2 di Rampah Estate Kecamatan Sei Bamban sebagai lokasi pemakaman seandainya diperlukan dalam menghadapi kondisi terburuk. “ Tentu kita sama-sama berharap lahan ini tidak digunakan sampai pandemi berakhir, namun untuk berjaga-jaga seandainya kita harus menghadapi kemungkinan terburuk yaitu munculnya korban jiwa, lahan ini dapat difungsikan agar tidak tercipta masalah sosial di masyarakat terkait penguburan jenazah yang diduga positif Covid-19,” jelas Bupati.

Soekirman melanjutkan jika Alat Pelindung Diri (APD) yang diperoleh lewat bantuan dari Pemprov Sumut dan pihak swasta telah didistribusikan ke fasilitas layanan kesehatan. “Tak lupa kita juga memberikan bantuan berupa makanan dan minuman bagi para petugas medis sebagai suplemen tambahan yang diharapkan dapat meningkatkan semangat dan performa mereka sebagai ujung tombak menghadapi bencana ini,” ungkapnya.

Bupati mensyukuri hingga hari ini belum ditemukan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat namun hal itu sama sekali tidak mempengaruhi tingkat kewaspadaan Tim Gugus Tugas untuk tetap menjalankan aksi preventif secara maksimal. “ Saya mengapresiasi kinerja personil Gugus Tugas terutama Kodim dan Polri serta Kejaksaan dalam mengantisipasi lalu lintas orang khususnya warga kita yang baru pulang dari Malaysia. Seperti yang bersama kita ketahui, ada 8 TKI warga Sergai yang sudah diserahkan ke keluarga masing-masing lewat Kapolsek, Camat serta Koramil setempat untuk diarahkan menjalankan isolasi secara mandiri.”

Bupati menambahkan dalam pertemuan virtual kali ini, seluruh pihak terkait bersama-sama membahas perkembangan aspek-aspek vital pasca ditetapkannya status darurat kesehatan di Indonesia, mulai dari sisi kesehatan, keamanan, administrasi keuangan, sampai aspek sosial kemasyarakatan.

Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran

Salah satu hal yang utama adalah nantinya kita dapat menggunakan anggaran secara efektif, transparan dan akuntabel dalam percepatan penanggulangan dan pencegahan Corona. Kepada para Camat saya berharap agar bantuan sosial yang diberikan di daerah masing-masing tepat sasaran, artinya prioritas kita adalah masyarakat yang rentan dan berisiko terdampak secara ekonomi akibat pandemi ini.

Saya juga berharap pencegahan wabah hingga ke tingkat desa jangan sampai longgar sedikit pun mengingat prediksi beberapa pihak puncak penyebaran akan terjadi di bulan Juni. Untuk itu kedua hal tersebut harus sinkron, baik dari segi anggaran dan persiapan menghadapi puncak pandemi. Semuanya harus sesuai mekanisme dan terdokumentasi secara jelas.

Terakhir saya meminta kepada jajaran di kecamatan yang akan memasuki musim tanam untuk dipastikan sarana dan prasarana petani tercukupi agar mereka dapat turun tanam tanpa kendala. Ini penting karena pertanian adalah lini penting dalam menghadapi kondisi seperti saat ini,” pungkasnya.

Unsur Forkopimda Sampaikan Laporan

Dalam laporannya, unsur Forkopimda menyampaikan kesiapan dalam menghadapi pandemi sekaligus menginformasikan kondisi di lapangan yang berkembang dan sedang dihadapi masing-masing pihak.

Dandim 0204/DS Letkol Inf. Syamsul Arifin menyebut pihaknya bersama-sama dengan Polri serta Kejaksaan tak pernah henti mengimbau masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga dengan keterangan Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang, S,H, M.Hum. Ia menyebut jika protokol kesehatan adalah faktor utama untuk memutus mata rantai penyebaran virus. “Masyarakat mesti benar-benar menjalankan physical distancing. Jangan menghadiri apalagi menciptakan keramaian. Kami juga tak lupa akan memonitor perkembangan pasca dikeluarkannya kebijakan pembebasan beberapa narapidana untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merusak keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sergai, ujar Dandim

Sementara itu dari Kajari Sergai Paian Tumanggor, SH, menyebut melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020, maka anggaran harus tersedia lebih banyak padahal sebelumnya anggaran sudah terbentuk melalui APBD.“ Untuk itu saya berharap agar Pemkab Sergai segera melakukan penyesuaian APBD dalam rangka mempercepat penanggulanan bencana ini dan sesuai dengan arahan Presiden agar prioritas anggaran dipakai untuk bantuan sosial kepada masyarakat dan peningkatan bidang kesehatan. Saya juga ingin menambahkan jika Anggaran Dana Desa (ADD) juga dapat segera dipakai untuk tujuan yang sama,” pungkasnya.

Menurunnya daya beli dan kekhawatiran terjadinya resesi nasional menjadi sorotan Ketua DPRD Sergai, dr. Riski Ramadhan Hasibuan, SH, SE. Sehingga, lanjutnya, anggaran hasil refocusing yang telah disepakati bersama sebesar 15 miliar dapat dipakai untuk menanggulangi dampak ekonomi dan tentunya pihaknya di DPRD sebagai lini pengawasan berharap agar mekanisme pemakaian anggaran sesuai dengan prinsip efektif, transparan dan akuntabel.

“ Pengadaan APD dan fasilitas pendukung lain bagi tenaga kesehatan juga harus ditingkatkan. Lalu untuk bidang pendidikan agar Dinas Pendidikan mengarahkan para peserta didik supaya mengikuti kegiatan pembelajaran melalui media televisi seperti yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Hal tersebut penting agar hak pendidikan bagi generasi muda tidak ikut terputus di masa pendemi,” pungkasnya.

Ketua PN Sergai Rio Barten Pasaribu yang juga hadir dalam video konferensi menyampaikan pihaknya lebih berfokus kepada kegiatan internal instansi. “Kami bersama Kajari telah melaksanakan sidang secara virtual selama 3 minggu ini dengan rerata 30 perkara per hari. Kami juga sepakat dengan Tim Gugus Tugas agar masyarakat terdampak mendapat stimulus ekonomi. Dan kita juga dapat memaksimalkan industri lokal dalam hal penyediaan APD, seperti misalnya masker,” imbuhnya.

Plt. Kakan Kemenag Sergai H. Zulkifli Sitorus, S.Ag, MA dalam laporannya menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan beberapa penyesuaian terkait kegiatan keagamaan yang menciptakan keramaian atau kerumunan.

Camat se-Sergai Sepakat Awasi Warga Secara Intensif

Sedangkan para Camat se-Kabupaten Sergai sesuara jika kondisi daerah masing-masing masih tergolong kondusif dan pihaknya tetap giat melakukan sosialisasi dan imbauan penerapan protokol kesehatan di masyarakat sembari mengawasi warga yang masuk dalam kategori ODP, PDP dan OTG secara intensif. Penggunaan Dana Desa dalam rangka penanganan Covid-19 juga akan menjadi perhatian para Camat pasca keluarnya arahan berupa surat dari Kementerian Desa.

BPJS Informasikan Kepesertaan PBI dan non PBI

Sementara itu Rita Masyita Ridwan yang merupakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam menginformasikan bahwa kepesertaan Penerima Bantuan Iuaran (PBI) dan non-PBI di Kabupaten Sergai sampai dengan bulan Maret 2020 mencapai 66,603% atau sejumlah 420.663 jiwa.

Rita berharap agar Pemkab memperhatikan status kepesertaan BPJS masyarakat terutama peserta PBI yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. “Meskipun kita ketahui bersama bahwa masyarakat berstatus sebagai ODP, PDP dan juga yang sudah positif penanggulangan akan sepenuhnya ditanggung oleh negara atau pemerintah namun banyak hal yang dikhawatirkan terjadi ketika mereka dirawat di fasilitas kesehatan seperti misalnya adanya komplikasi penyakit lain. Sehingga perlu dipastikan jika masyarakat tersebut terjamin tanggungan kesehatannya agar mereka tidak harus membayar atau menanggung biaya secara pribadi.”

Hadir juga dalam kegiatan video konferensi ini para Asisten, Staf Ahli, dan para Kepala OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sergai. MC Sergai Vivi/Ardi

327 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *