*Bantuan yang Masuk dan Keluar Akuntabel-Transparan*
Sei Rampah,
Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman menyambut kedatangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Parlaungan Simangunsong, ST, di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada hari Rabu (13/05/2020).
Kedatangan Parlaungan menyusul dua kunjungan anggota DPRD Provsu sebelumnya yang bertujuan untuk meninjau kondisi dan aktivitas di Posko Gugus Tugas Kabupaten Sergai.
Soekirman menyampaikan jika Posko yang juga merupakan rumah dinas Bupati ini sudah siap sedia menjalankan bermacam fungsi.
“Pertama, Posko ini jadi penyedia informasi real-time perihal perkembangan Covid-19 di Sergai yang memuat data detail dan valid jumlah warga kita yang berstatus sebagai ODP, PDP, OTG sampai yang positif Covid. Data disajikan dalam berbagai bentuk, mulai dari grafik, infografis dan bisa juga diakses via website infocovid19.serdangbedagaikab.
Selain itu, lanjut Bupati, Posko ini juga menjadi lokasi utama dalam proses menghimpun bantuan dari berbagai sumber baik secara individu, perusahaan, organisasi hingga pemerintah pusat.
“Proses menghimpun bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel guna menghindari tuduhan miring terhadap pengelolaan bantuan yang diterima oleh Posko Gugus Tugas. Semua donasi yang masuk dan keluar terdata lengkap, baik itu pihak yang menyerahkan maupun pihak yang menerima, sehingga perlu diketahui oleh Bapak Simangunsong bahwa di sini bantuan tidak pernah menumpuk, karena langsung didistribusikan kepada masyarakat Sergai yang terdampak pandemi,” terang Soekirman.
Soekirman juga menginformasikan berdasarkan laporan terakhir sampai hari ini tercatat ada 62 perusahaan, lembaga, organisasi yang mengirimkan bantuan dan telah disalurkan kepada 138 kelompok masyarakat. Ia juga menambahkan, pada bulan April lalu Posko juga menerima bantuan APD dari Gugus Tugas Covid-19 Sumut.
“Tak menunggu lama, bantuan tersebut langsung disalurkan ke 4 rumah sakit rujukan dan 20 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sergai,” katanya lagi.
Dorong DPRD Koordinasi dengan Pemprovsu untuk Tingkatkan Bantuan ke Sergai
Kunjungan anggota DPRD Provinsi ini juga dipakai oleh Soekirman menyampaikan permintaan bantuan DPRD untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara agar mendorong peningkatan bantuan provinsi bagi Kabupaten Sergai.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Simangunsong yang telah menjadikan Kabupaten Sergai sebagai lokasi kunjungan. Lewat kunjungan ini sekaligus kami mohon bantuan DPRD agar dapat mendorong Provinsi dalam mengalokasikan bantuan ke Sergai.”
Salah satu bantuan yang paling mendesak, kata Bupati, adalah tersedianya alat rapid test dalam jumlah yang memadai karena saat ini Sergai baru memiliki 140 unit alat tes cepat yang berasal dari Provsu.
“Tersedianya alat tes ini akan sangat krusial mengingat sebentar lagi kita akan menyambut hari raya Idul Fitri dan dikhawatirkan terjadi peningkatan lalu lintas orang di Sergai.”
Terakhir, Bupati meminta DPRD juga menyasar aspek jaminan sosial kesehatan BPJS di mana hingga hari ini sekitar 65.000 warga Sergai terdaftar secara mandiri. Namun akibat dampak ekonomi yang disebabkan pandemi, warga mulai kesulitan membayar iuran.
“Kami berharap hal ini dapat diperjuangkan oleh DPRD Sumut,” harapnya.
Sementara itu Parlaungan Simangunsong mengapresiasi kinerja Posko Gugus Tugas yang dipimpin oleh Bupati Sergai, terutama dalam aspek mekanisme penghimpunan dan penyaluran bantuan yang ia sebut sudah baik.
“Saya melihat langsung bagaimana rumah dinas Bupati menjadi lokasi untuk menghimpun dan menyalurkan bantuan dari berbagai pihak yang peduli. Bantuan yang masuk terlihat tidak menumpuk karena segera didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dan seluruh proses ini tercatat secara baik sehingga memenuhi prinsip transparan dan akuntabel,” pujinya.
Merespons permintaan Bupati, Parlaungan menyatakan siap membantu lewat koordinasi lembaganya dengan Pemerintah Provinsi. “DPRD bersama Gubsu telah menyetujui re-alokasi anggaran penanggulangan Pandemi Covid-19. Untuk Sumut sendiri terdapat 3 tahapan pengalokasian yaitu yang pertama sebesar 500 miliar lebih. Lalu tahap yang kedua dan ketiga jika diperpanjang lagi akan ditambah dengan jumlah sama sehingga totalnya mencapai 1,5 triliun,” lanjutnya.
Terkait rapid test dan masyarakat yang kesulitan membayar iuran BPJS, sebut Parlaungan, akan segera dilakukan pembahasan untuk mencari solusi sebaik-baiknya, agar bagaimana nantinya bisa di cover oleh anggaran Pemerintah Provinsi.
Kunjungan ini juga dirangkaikan dengan kegiatan pengarahan lewat video conference dengan pihak BPJS Kesehatan dan OPD serta stakeholder terkait. (MC/Sergai/Ardi)
