Wabup Sergai Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi DPRD 

Sei Rampah,
Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya menghadiri rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sergai untuk menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sergai terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (T.A.) 2019 dan Ranperda tentang irigasi, bertempat di ruang rapat DRPD Kabupaten Sergai, Kamis (18/06/2020).
Wabup Darma Wijaya dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada 8 (delapan) fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian dan kesungguhan dalam pembahasan dua Ranperda yang sudah disampaikan oleh Pemkab Sergai.
“Setelah mendengar, membaca dan mencermati pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD yang disampaikan melalui rapat paripurna, kami akan memberikan penjelasan tanggapan terhadap pernyataan saran, pendapat dan masukan Anggota Dewan yang terhormat,” sebut Darma Wijaya.
Wabup Sergai kemudian memaparkan jawaban Pemkab terhadap delapan pandangan umum yang berasal dari Fraksi Gerindra yang disampaikan Robert Butar-butar, fraksi Partai Nasdem oleh Suryadi, fraksi Golkar oleh Longway Maospin Pakpahan, SH, Fraksi PDI-P oleh Mangudut Hasugian, fraksi Partai Hanura oleh Hotnauli Sinurat, SE, fraksi PAN Darmalina Saragih, fraksi PKB oleh Khaidir, SE, dan fraksi Demokrat Pembangunan Sejahtera oleh Hj. Susilawati.
Dalam jawaban yang disampaikan kepada kedelapan pandangan umum fraksi, Wabup menyampaikan beberapa poin penting.
Untuk pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Gerindra, Wabup menyampaikan perihal prioritas dana hasil refocusing. “Kita memprioritaskan untuk bidang kesehatan dalam hal ini pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, pencegahan dan obat-obatan serta monitoring patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Sergai. Untuk social safety net, kami sedang melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan dengan penerima bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi,” jelasnya.
Wabup juga menyampaikan jawaban terkait penanganan Covid-19, TKI dan persetujuan atas pendapat Fraksi Gerindra agar Ranperda irigasi pasal 54 ayat (1) dan (2) tentang ketentuan pidana supaya dilakukan sosialisasi sebelum Perda tersebut disahkan.
Sementara itu, untuk pandangan umum dari Fraksi Nasdem, Wabup menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Nasdem untuk raihan WTP yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemkab Sergai.
“Mengenai pandangan Fraksi Nasdem perihal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Sergai saat ini terus berupaya meningkatkan realisasinya sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam RPJMD serta melakukan modernisasi dan digitalisasi pelayanan pajak untuk menciptakan pelayanan yang transparan, modern dan akuntabel,” sebutnya.
Wabup juga menyampaikan jawaban terhadap beberapa aspek antara lain perihal penetapan plafon anggaran untuk belanja operasi dan belanja modal, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pengadaan ruang terbuka hijau dan saran pembentukan tim pansus dalam pembahasan Ranperda irigasi.
Selanjutnya terhadap pandangan umum fraksi Golkar, Wabup menjawab beberapa hal terkait usaha menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi. “Kami akan memerintahkan OPD pengelola retribusi daerah untuk dapat meningkatkan potensi retribusi dari sumber-sumber yang belum tergali dan juga melakukan pengawasan dalam pemungutan yang sudah berjalan,” jelasnya.
Pada kesempatan jawaban terhadap pandangan fraksi PDI-P, Wabup menyampaikan perihal Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Ranperda Irigasi. “Pembahasannya kami serahkan kepada mekanisme yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Setelah itu, Darma Wijaya menjawab pandangan umum yang berasal dari Partai Hanura perihal belanja daerah. “Dalam menganggarkan belanja telah menganut prinsip anggaran berbasis kinerja money follow function atau uang mengikuti program dan telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah yang telah melalui tahapan Musrenbang dan pembahasan terkait dengan saran untuk melakukan kajian lebih mendalam terlebih dahulu sebelum melaksanakan program akan menjadi prioritas kami,” ungkapnya.
Setelahnya, Wabup menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi PAN terhadap beberapa hal, di antaranya perihal peningkatan PAD. “Kami akan terus melakukan langkah-langkah strategis melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.” Wabup juga menjawab pandangan perihal realisasi defisit anggaran, saran penggunaan SiLPA dan perihal mekanisme penyampaian nota pengantar.
Kemudian, Wabup menjawab pandangan umum yang disampaikan fraksi PKB terkait beberapa hal, antara lain saran penyeimbangan belanja modal. “Hal tersebut akan menjadi perhatian kami untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.”
Wabup pun menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi Hanura mengenai penggunaan SiLPA dan pembentukan Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19.
Terakhir, Wabup menjawab pandangan umum yang berasal dari fraksi Demokrat Pembangunan Sejahtera terkait SiLPA. “Dapat kami jelaskan SiLPA berasal dari antara lain adanya beban belanja yang belum terbayarkan, efisiensi anggaran belanja dan SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang belum ada petunjuk teknis penggunaannya.”
Wabup Darma Wijaya juga menyampaikan komitmen peningkatan pelayanan masyarakat, mekanisme pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2APBD), Irigasi dan Pansus Covid-19.
Hadir dalam rapat Paripurna ini Ketua DPRD Kabupaten Sergai dr. M. Riski Ramadhan Hasibuan, SH SE, MKM, para Wakil Ketua DPRD Sergai serta para Anggota DPRD Sergai lintas fraksi.(MC/Sergai/Nurul/Ardi)
332 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *