Dukung Pengembangan Potensi Pulau Berhala, Pemkab Sergai Gelar Rapat Koordinasi

Sei Rampah,

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Serdang Bedagia (Sergai) Ir. H. Irman, M.Si melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sosial Ir. H. Kaharuddin, MM, mengikuti rapat terkait Kunjungan Kerja Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenkopolhukam RI se-Kabupaten Sergai, bertempat di Aula Sultan Serdang, Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis (15/10/2020).

Dalam sambutannya, Kaharuddin menyampaikan jika sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dan Keputusan Presiden RI No. 6 tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar, di mana Pulau Berhala yang berada di Kecamatan Tanjung Beringin merupakan salah satu di antara pulau-pulau kecil dan terluar yang dimaksud dan merupakan lokasi prioritas  wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil dan terluar untuk tahun 2020-2024.

“ Berkaitan dengan hal tersebut, Pemkab Sergai sangat mengapresiasi inisiatif dari Kemenkopolhukam yang akan melaksanakan monitoring implementasi kebijakan pembangunan lokasi prioritas wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta sinkronisasi pengelolaan tata ruang wilayah Kabupaten Sergai dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pertahanan,” sebutnya.

Kaharuddin kemudian melanjutkan, pada kesempatan ini juga disampaikan bahwa dalam Perda Kabupaten Sergai No. 12 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Sergai Tahun 2013-2033, Pemkab Sergai mendukung penetapan Pulau Berhala sebagai kawasan strategis bidang pertahanan dan keamanan serta pariwisata yang berwawasan lingkungan.

“ Dalam RTRW Kabupaten Sergai, kawasan Pulau Berhala juga diarahkan sebagai kawasan konservasi penyu, terumbu karang dan jenis burung migran. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Sergai mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenkopolhukam RI atas seluruh usulan program/kegiatan prioritas pembangunan kawasan perbatasan yang telah kami sampaikan baik melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020-2024 yang sedang disusun oleh Badan Nasional Pengelola perbatasan RI maupun usulan program/kegiatan yang diusulkan pada kementerian lainnya,” papar Kaharuddin.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, lanjutnya, besar harapan agar kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan guna terwujudnya pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenkopolhukam Brigjen TNI Yazid Sulistya, S.Sos, M.Si dalam pernyataannya menyampaikan terkait dengan Pulau Berhala, Menkopolhukam sebagai Ketua Tim Pengelola Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia menjalankan fungsi dan tugas dalam rangka mendukung program pembangunan Presiden Jokowi yaitu membangun mulai dari pinggiran.

“ Saat ini pembangunan wilayah perbatasan dianggap belum memuaskan karena wilayah perbatasan kita harus lebih baik dari wilayah perbatasan negara lain sehingga Presiden Jokowi meminta Menkopolhukam untuk lebih fokus membenahi wilayah perbatasan. Untuk itu kami fokus kepada 15 wilayah perbatasan prioritas untuk dilakukan pengembangan dan pembangunan yang lebih intensif lagi. kita akan bisa berkembang dengan cepat karena saya melihat semua pemerintah daerah sangat mendukung program ini sehingga harapan kita bersama dapat segera tercapai,” harapnya.

Terkait tata ruang wilayah Pulau Berhala, ia juga mengharapkan dapat segera terjadi sinkronisasi dan proposal dari pemerintah daerah pun akan ditindaklanjuti. Yazid juga menyebut perlu juga dilakukan disinkronkan di lingkungan TNI dan Polri karena dari beberapa pengalaman pada wilayah yang berbeda terkadang wilayah yang memiliki unsur TNI-Polri belum tercantum di dalam revisi tata ruang.

“ Hal ini menyebabkan perlu dilakukannya penyesuaian dengan skala perbandingan 1:50.000 sebagai skala nasional yang harus diseragamkan. Diharapkan kepada pemerintah daerah dalam menyusun tata ruang wilayah melibatkan TNI dan Polri agar perencanaan pembangunan yang akan datang benar-benar terintegrasi di situ dalam rangka pembangunan 20 tahun yang akan datang. Dengan demikian diharapkan agar tidak ada data menyusul atau revisi. Untuk itu agar benar-benar dikuasai apa yang dituangkan dalam konsep tata ruang tersebut sehingga tidak disandarkan hanya kepada konsultan dan menjadikan konsep pembangunan dan pengelolaan Pulau Berhala ini benar-benar telah matang tertata agar bagaimana potensi Pulau Berhala tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pulau tersebut melalui Eco Marine Tourism,” tandasnya.

Pulau Berhala Layak dikembangkan jadi Eco Marine Tourism

Di kesempatan yang sama, Kasubdit Pulau-Pulau Kecil dan Terluar KKP, Ahmad Aris, mengatakan terkait penggunaan pulau-pulau kecil dan terluar kita ada dua hal yang perlu pembenahan yaitu regulasi belum spesifik dan yang kedua terkait dengan pengelolaan di pulau-pulau kecil yang tidak berjalan dengan baik karena persoalan lahan tidak clean and clear.

“ Sesuai Permen KKP Nomor 8 tahun 2012 tentang penatausahaan izin penggunaan pulau-pulau luar dan terkecil yang intinya bahwa Pulau terbagi atas tiga kelompok yaitu pulau besar, pulau-pulau kecil dan pulau sangat kecil. Dari pengklasifikasian tersebut didapatkan kriteria penataan pulau-pulau serta hak pemberian izin pengelolaannya,” paparnya.

Selanjutnya, ia menyebut, rekomendasi terkait kunjungan yang telah dilakukan di Pulau Berhala antara lain agar pulau tersebut disertifikasi sehingga PAD masuk ke daerah. Ia juga menyebut konsep wisata Eco Marine Tourism sangat layak dikembangkan karena Pulau Berhala memiliki keunggulan antara lain wisata penyu, snorkeling, memancing, serta wisata bahari lainnya yang luar biasa indah dan banyaknya aktivitas yang dapat dibuat di Pulau Berhala tersebut.

Ketua DPRD dr.M.Riski Ramadhan Hasibuan, SH, SE, MKM yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan paparannya berjudul “Peran DPRD Kabupaten Sergai dalam mendukung pengelolaan pembangunan Pulau Berhala sebagai pulau terluar”. Dalam paparannya ini, ia  menjabarkan konsep pembangunan Pulau Berhala dengan adanya aktivitas pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya serta dukungan terkait program pengelolaan pembangunan Pulau Berhala guna dijadikan destinasi Eco Marine Tourism.

“ Harapan kita bersama agar pariwisata Pulau Berhala semakin dikenal baik secara nasional maupun internasional selain itu juga peningkatan ekonomi daerah serta sektor pertahanan dan keamanan,” ungkapnya.

Terakhir, Kepala BAPPEDA Ir. Hj. Prihatinah pada paparannya yang berjudul “Pembangunan Pulau Berhala sebagai titik pusat pengembangan wawasan Bela Negara di Indonesia Bagian Barat dengan konsep “Eco Marine Tourism” yang difokuskan di Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Sergai.”, mengatakan jika Pemkab Sergai berkomitmen atas pembangunan dan pengembangan Pulau Berhala melalui Perda Kabupaten Sergai No. 12 tahun 2006 yang telah menetapkan Pulau Berhala sebagai kawasan Eco Marine Tourism atau wisata bahari berwawasan lingkungan dan menjadikan Pulau Berhala berfungsi sebagai kawasan strategis nasional dan masuk dalam kriteria PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar).

“Selain itu Pemkab Sergai telah mencanangkan komitmen pengembangan Pulau Berhala melalui konsep pembangunan bernama Pataya yaitu konsep pembangunan Kampung Pertanian, Pariwisata dan Budaya terintegrasi di sepanjang susur pantai mulai dari Kecamatan Pantai Cermin sampai Kecamatan Tanjung Beringin. Diharapkan dengan kunjungan ini wilayah ini akan mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui alokasi APBN guna menjadikan wilayah perbatasan Pulau Berhala menjadi destinasi wisata bahari berwawasan lingkungan serta titik pusat pengembangan wawasan Bela Negara di Indonesia Bagian Barat,” pungkasnya.

Ikut hadir dalam kegiatan ini Kabid Tata Ruang Pertahanan Kolonel (Inf) Sugeng Hartono, Kadispotmar Lantamal I Belawan Kolonel Rotua Pandapotan, Dandim 0204/DS Letkol (Kav.) Jackie Yudhantara, S.Sos, M.Han, MM, Wakapolres Kompol Sofyan, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat Tanjung Beringin Syafruddin, S.Sos, serta para undangan.(Mc/Sergai/nurul/ardi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *