Sergai Gelar Rakor Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa

Sipispis,

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa bertempat di Balai Desa Silau Padang Kecamatan Sipispis, Rabu (24/2/2021).

Ikut dalam Rakor, Inspektur Sergai H. Gustian SE MM Ak, Kadis PMD H. Ikhsan, AP, M.Si, Kadis Kominfo Drs H Akmal, AP, M.Si dan Camat se-Kabupaten Sergai.

Dalam rakor tersebut,  Plh Bupati Sergai H. M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP melalui Kadis PMD H. Ikhsan, AP, M.Si mengimbau agar seluruh desa yang ada di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat menjadikan APBDes sebagai pedoman sekaligus tolak ukur dalam penyusunan anggaran desa.

“ Kepada para Camat diminta untuk mengarahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar lebih produktif dalam mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) yang mendukung pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pemerintahan desa,” terangnya.

 

Sedangkan Inspektur Sergai, H. Gustian SE MM Ak mengemukakan terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.

“ Melalui Permendagri ini , terdapat 4 (empat) unsur yang dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yakni Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Camat, BPD serta masyarakat desa,” ungkap H. Gustian.

Menutup paparan dalam kegiatan Rakor tersebut, diisi dengan pemaparan dari Kadis Kominfo Sergai Drs H Akmal, AP, M.Si yang mengemukakan tentang pentingnya Standarisasi Layanan Informasi Publik di Desa.

Kadis Kominfo Akmal yang hadir didampingi Kasi Kehumasan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Nurlenti Purba, S.Sos, M.I.Kom dan Hans Imanuel Prawira Siahaan, S.IKom menerangkan terkait implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sampai ke level desa sebagaimana yang diamanahkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“ Oleh karenanya, diharapkan pemerintah khususnya kecamatan untuk mengkoordinasi desa agar mulai melaksanakan amanah UU KIP dan UU Desa dalam urusan pelayanan informasi publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” pungkas Akmal. (MC/Sergai/Rini/Vhichan)

267 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *