Sei Rampah,
Rencana memaksimalkan potensi Pulau Berhala lewat serangkaian pemanfaatan produktif dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) dengan melakukan koordinasi kerja lewat berbagai pihak dari lintas sektor.
Setelah sebelumnya melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada 13 April lalu, Bupati Sergai H. Darma Wijaya dan Wakil Bupati Sergai H. Adlin Umar Yusri Tambunan, berkunjung langsung ke pulau yang terletak di Selat Malaka ini, Jumat-Sabtu (16-17/04/2021).
Ikut pula dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) H.M. Faisal Hasrimy, AP, MAP, Asisten Ekbangsos Ir. H. Kaharuddin, SE, MM, para Kepala OPD terkait, Camat, Kapolsek serta Kasat Pol Air Tanjung Beringin dan Kepala Desa Bangan Kuala. Dari instansi vertikal, ikut dalam kegiatan ini Kepala BPN Sergai Joko Sutari, SH beserta tim juru ukur, Kepala Kantor Kemenag H. Zulkifli Sitorus, MA, Perwakilan dari Kantor Navigasi Pulau Berhala dan perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yaitu Kepala Sub Koordinator Pemanfaatan Pulau Arif Miftahul Azis, SP.I, M.Si, M.Sc dan Staf Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Ganjar Raharja dan Adi Lutfi Hanafi, Dan Satrol (Komandan Satuan Patroli) Laut Lantamal (Pangkalan Utama Angkatan Laut) Belawan Kolonel Hendro Sugiharto, M.Tr. Hanla dan perwakilan dari Dan Lantamal Belawan.
Bupati, Wakil Bupati serta rombongan memulai perjalanan dari Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, pukul 08.30 WIB, menggunakan Kapal Angkutan Laut (KAL) Boa yang ada di bawah kendali Dan Satrol Laut, Kol Laut Hendro Sugiharto menuju Pulau Berhala.
Setelah menempuh perjalan kurang lebih 2.5 jam, rombongan kemudian sampai ke tujuan dan disambut oleh Satgas Penjaga pulau terluar (puter) Pulau Berhala. Sebagai areal yang jadi batas antar negara dengan Malaysia, Pulau Berhala dijaga oleh satuan yang terdiri dari gabungan TNI (Marinir TNI AL dan TNI AD).
Selanjutnya, dilakukan briefing yang dipimpin oleh Bupati Sergai Darma Wijaya sebelum dilakukan pengukuran areal pulau oleh Tim BPN.
Dalam arahannya, Bupati Darma Wijaya menyampaikan agar pengelolaan Pulau Berhala kali ini haruslah lebih baik dari sebelumnya. Ia menyebut, sebagai tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya dengan pihak KKP RI, maka tahapan awal dari rencana ini adalah dengan melakukan sertifikasi terhadap areal yang sudah dibagi ke dalam masing-masing fungsi.
Sertifikasi ini, sebut Bupati, juga merupakan respons terhadap amanat Presiden RI Joko Widodo agar pulau-pulau kecil dan terluar ditata kembali dan dilakukan sertifikasi. Selain itu, Bupati juga menyebut tujuan dari sertifikasi ini adalah supaya tidak ada penguasaan oleh pihak swasta maupun perorangan terhadap Pulau Berhala, dan bila Pemkab Sergai ingin mengelolanya bisa disesuaikan dengan pemanfaatan dan regulasi yang ada.
“Pulau Berhala ini akan dikelola sehingga harus ditetapkan batas-batas pengelolaanya, mana yang akan dikelola oleh Pemkab Sergai, TNI, pihak Navigasi serta mana yang akan menjadi kewenangan KKP RI. Tentunya pembagian ini diukur dan ditetapkan batas-batasnya agar dapat dikelola sesuai dengan peruntukannya. Untuk pengukuran Pulau Berhala ini Tim BPN akan didampingi oleh Tim dari KKP dan Navigasi serta Tim dari Pemkab Sergai yaitu Dinas PUPR, Bappeda dan Dinas Kelautan dan Perikanan (Kanla),” jelas Darma Wijaya.
Bupati optimis, pulau terluar yang dimiliki Sergai ini mampu menjadi alternatif destinasi wisata bahari dan menjadi unggulan bagi Provinsi Sumatera Utara.
“ Bukan hanya mendatangkan wisatawan saja, dengan pengelolaan yang maksimal tentu akan menjadi sumber pendapatan daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPN Sergai Joko Sutari, SH, menyebut, dengan dilakukannya pengukuran areal Pulau Berhala maka nantinya pembagian wilayah ke dalam 4 wewenang pengelolaan dapat diformalkan lewat mekanisme sertifikasi oleh BPN.
“ Ini penting sekali sehingga masing-masing area mempunyai kepastian hukum dan status yang jelas serta bisa dikelola berdasarkan kewenangannya sesuai pembagian area tersebut,” jelas Joko.
Di kesempatan yang sama Dan Satrol Laut Lantamal Belawan Kol Laut Hendro Sugiharo menegaskan nilai strategis Pulau Berhala sebagai titik pengukuran garis batas pulau terluar.
“Rencana pengelolaan Pulau Berhala oleh Pemkab Sergai dan KKP RI tentu pada akhirnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun perlu diperhatikan juga beberapa pengembangan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang pengelolaan tersebut, terutama untuk sektor pariwisata. Salah satu yang terpenting adalah akses komunikasi yang memadai harus tersedia. Selanjutnya penentuan letak dermaga yang harus strategis dengan memerhatikan kondisi pulau. Lalu tidak kalah pentingnya adalah perihal konservasi penyu. Jangan sampai konservasi ini dikorbankan dengan adanya agenda pariwisata,” sebutnya.
Pengukuran luas Pulau Berhala kemudian dilakukan oleh Tim BPN mulai tengah hari hingga petang dengan hasil luas total pulau 44 ha yang kemudian dibagi ke dalam 4 kepemilikan dengan rincian sebesar 24.8 ha untuk Pemkab Sergai, 5 Ha untuk TNI, 13 ha untuk KKP RI dan untuk pihak Navigasi 1.2 ha. (MC/Sergai/Rini/Ardi/Vivi)
