Demikian dikemukakan Wakil Bupati (Wabup) Sergai H Darma Wijaya saat menghadiri acara Penilaian Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Sergai bertempat di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Kamis (21/3).

Lebih lanjut disampaikan Wabup bahwa terkait dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Untuk itu kita harus melakukan sinkronisasi atas pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah yang di maksud.

Bupati menjelaskan,  penilaian kapasitas organisasi ini bertujuan sebagai bahan untuk evaluasi atas implementasi perangkat daerah. Pemerintah wajib menata ulang perangkat daerahnya untuk membandingkan susunan perangkat daerah yang diperbolehkan.

” Jika di temukan susunan, jenis perangkat daerah, perwadahan dan perumpunan yang menyimpang dari ketentuan maka pemerintah wajib menyesuaikan perangkat daerahnya sesuai dengan ketentuan,” ujar Wabup.

Sebelumnya Panitia penyelenggara Patricia Banjarnahor, S.Sos, M.Si melaporkan tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh peserta penilaian kapasitas organisasi dan mengukur tingkat kematangan perangkat daerah sebagai bahan evaluasi.

Sedangkan peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para Asisten, Staf Ahli BUpati, OPD, Kepala Bagian, Camat dan perangkat daerah se-Sergai, lapornya.

Hadir juga Asisten Administrasi Umum H Karno Siregar, SH, MAP, Kepala Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Ediy Rofik, MM, Kepala OPD serta puluhan peserta.Mc/Sergai/Nurul