Perbaikan DTKS, Sergai Prioritaskan Bantuan Sosial Agar Tepat Sasaran

Sei Rampah,

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) lewat Dinas Sosial melaksanakan Sosialisasi Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi seluruh Kepala Desa/Lurah, Operator Desa/Lurah,Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan SDM Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial H. Ifdal, S.Sos, MAP ini akan dilaksanakan di seluruh Kecamatan pada tgl 2 Maret s/d 13 Maret 2020.

Saat di ruang kerjanya Kantor Dinas Sosial di Desa Fortuna Kecamatan Perbauangan, Selasa (10/3/2020), Ifdal menerangkan sosialisasi yang dilaksanakan ini merupakan komitmen Pemkab Sergai untuk mendukung percepatan sasaran prioritas pembangunan terkhusus pengentasan kemiskinan. “Pemkab Sergai tentu memprioritaskan bantuan sosial kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Untuk itu diperlukan data valid masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan layak mendapat bantuan dari Pemkab,” katanya.

Perbaikan data ini juga dilaksanakan untuk menjamin jika bantuan yang akan diberikan tepat sasaran dan mutakhir. Selain itu, lanjut Ifdal lagi, pendataan ini nantinya juga bertujuan memeriksa keberadaan masyarakat miskin, memeriksa keakuratan dan kelengkapan data fakir miskin, memperbaiki dan melengkapi data fakir miskin dan menerima usulan data baru untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu (BDT).

“ Saya berharap kepada seluruh pihak terkait di kecamatan, baik Kepala Desa atau Lurah, Operator, TKSK dan SDM Pendamping PKH, agar benar-benar mengikuti dan memahami penuh materi yang disosialisasikan ini, supaya nanti proses verifikasi dan validasi DTKS yang dilaksanakan bisa berjalan dengan benar. Prioritas pembangunan khususnya pengentasan kemiskinan wajib dimulai dari basis data yang benar. Kalau datanya sudah benar, maka hasilnya juga akan benar. Sebaliknya, jika berangkat dari data yang salah, maka akan salah semua hasilnya,” demikian kata Ifdal.

Tak lupa juga Kadis Sosial mengingatkan, jika pencocokan data akan menghindarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dikeluarkan dari DTKS. Jika data kependudukan KPM tidak diperbaiki sampai tanggal 30 Maret 2020, pemberian bantuan sosial terkait kepada yang bersangkutan dihentikan. Untuk itu perlu dilakukan update berkala untuk menghindari hal tersebut.

“PKH mendorong KPM memiliki akses untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional,” pungkas Ifdal. MC Sergai/vivi/ardi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *