Sei Rampah,
Penjabat sementara (Pjs) Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Irman, M.Si diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan Sosial (Ekbangsos) Ir. H. Kaharuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi secara virtual di Ruang Data Center Kantor Dinas Kominfo Sergai di Sei Rampah, Kamis (22/10/2020).
Rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual di Istana Negara, Jakarta. Turut serta mengikuti Rakornas di Ruang Data Center Sergai, Kepala BPS Sergai Herman, SE, M.Si, Kadis Kominfo Drs. H. Akmal, AP, M.Si, Kadis Perhubungan, M.P Naibaho, S.Sos, M.Si, Kadis Perikanan Kelautan , Sri Wahyuni Pancasilawati, SP, M.Si, Kepala BAPPEDA, Ir, Hj. Prihatina, M.Si, Kabag Perekonomian, Sariful Azhar, SH dan Sekretaris Satpol PP, Feri Fernando, S.STP, M.Si.
Dalam sambutannya, Presiden RI JokoWidodo menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2020 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. “Perekonomian di tahun 2020 sangat beda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberi stimulus ke produsen sehingga tetap produksi,” kata Presiden.
Lebih lanjut disampaikan Presiden bahwa keseimbangan inflasi akan memberikan stimulus pada produsen agar tetap berproduksi. Hal ini dikarenakan situasi pandemi seperti saat ini, harga berbagai barang dan jasa rawan mengalami tekanan yang signifikan.
“ Kita dituntut untuk dapat mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan,” ungkap Jokowi.
Presiden Jokowi, dalam rakornas tersebut menekankan lima hal penting terkait dengan upaya pengendalian inflasi yaitu, pertama, kebijakan pengendalian inflasi jangan hanya fokus terhadap upaya-upaya pengendalian harga. Kedua, pemerintah daerah diharapkan memperkuat kebijakan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor UMKM.
Ketiga, lanjut Presiden, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM. Kemudian yang keempat, ketersediaan data informasi pangan yang akurat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antar daerah dan yang terakhir, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi Covid-19 di pusat dan daerah.(MC/Sergai/Nurul/Rini)
