Sergai Ikuti Rakor Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020 Dengan Presiden RI Secara Virtual

Sei Rampah,

Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya didampingi Wabup H. Adlin Umar Yusri Tambunan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual melalui video conference dalam rangka mendengarkan pengarahan Presiden RI Joko Widodo terhadap Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat Wabup Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah (14/4/2021).

Kegiatan  terpusat di Istana Negara dan Kementrian Dalam Negeri diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia, unsur Forkopimda provinsi, kabupaten/kota yang Kepala Daerah nya dilantik hasil Pilkada 2020 serta Sekda dan para Asisten di seluruh Provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan selamat kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilantik, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Terdapat 114 Kepala Daerah petahana dan yang baru ada 255 Kepala Daerah.

“Perlu dipahami bahwa jabatan yang diberikan dan yang saudara terima adalah suatu kehormatan, akan tetapi mengandung sebuah tanggung jawab yang berat. Jangan sampai hanya melakukan yang biasa-biasa saja terhadap kehormatan dan tanggung jawab tersebut. Harus melakukan hal yang luar biasa serta lompatan besar dalam mengemban amanah tanggung jawab sebagai pemimpin di daerah,” kata Presiden.

Soroti 6 Poin Penting

Dalam kesempatan tersebut, Joko Widodo menyoroti  6 (enam) poin penting yang nenjadi perhatian khusus, pertama, dalam menjalankan tugasnya Kepala Daerah harus goal dan result oriented yaitu berorientasi kepada tujuan dan hasil. Berani berinovasi, bukan hanya bekerja sekedar rutinitas dan tentunya dengan kecepatan tinggi. Kepala Daerah, kata Presiden lagi, harus membuat kebijakan yang fokus dan skala prioritas yang jelas sehingga anggarannya menjadi fokus dan hasilnya menjadi jelas.

Selanjutnya yang kedua, terkait dengan pengelolaan APBD, belanja aparatur dan belanja pembangunan atau belanja modal, maka belanja pembangunan atau belanja modal harus lebih besar daripada belanja aparatur. Belanja modal setidaknya lebih besar dari belanja aparatur.

“Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas,” kata Presiden mengingatkan.

Kemudian yang ketiga, fokus pada pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Keduanya harus terkelola dengan baik. Perhatikan penuntasan, pencegahan dan penyebaran Covid-19. Penanganannya harus menjadi prioritas karena Covid-19 itu tidak berwujud dan tidak kelihatan. Hati-hati dengan lonjakan atau lompatan kasus Covid-19. Melakukan kegiatan ekonomi harus hati-hati dan dibuat per termin. Kasus covid-19 secara nasional masih tinggi.

Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan untuk melakukan PPKM mikro, isolasi lingkungan terkecil skala RT/RW atau dusun/lingkungan sebelum kasus Covid-19 itu menyebar ke arah yang lebih luas lagi. Sosialisasi dan penegakan disiplin Protkes agar terus dilakukan, tentunya dibantu oleh TNI dan Polri, serta Forkopimda. Demikian juga yang perlu penanganan perobatan, cek ketersediaan obat. Sudah saatnya harus bekerja secara detail untuk urusan penanganan kesehatan akibat Covid-19 dan pemulihan ekonomi rakyat.

“Isolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita itu me-lockdown kota atau kabupaten. Kalau di satu kabupaten kasusnya hanya terjadi di satu atau dua desa, ya desa itu yang diisolasi sehingga tidak menyebar lebih luas,” tutur Jokowi.

Lebih lanjut disampaikan Presiden RI, untuk poin keempat adalah bidang kesehatan agar didukung terus program vaksinasi Covid-19 untuk memutus rantai penyebarannya. Dengan sasaran yang jelas vaksinasi untuk tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, kelompok lansia dan lokasi-lokasi interaksi serta mobilitas tinggi. Dengan cara seperti ini, diharapkan pemulihan kesehatan akan segera bisa tercapai pada bulan Juli 2021 dengan  target sekitar 70 juta masyarakat harus sudah divaksin.

Sedangkan yang kelima di bidang ekonomi, melihat situasi saat ini banyak perusahaan yang memberhentikan karyawannya (PHK) dengan alasan Covid-19. Dengan demikian, APBD kita harus bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di strata bawah dengan program padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja. Demikian halnya dengan eksekusi pada bidang sosial dengan belanja sosial berupa bantuan sosial. Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” sebutnya mengingatkan.

Yang terakhir, berkaitan dengan investasi. Berikan dukungan masuknya investasi dengan  pelayanan kemudahan perizinanan terhadap investasi baru. Hampir semua negara fokus kepada investasi.

“Kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja, maka seharusnya tidak ada lagi yang menghambat masuknya investasi. Di BKPM saja perizinan sudah cepat sekali. Jangan memperlambat jalannya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan. Memperlambat izin investasi berarti memperlambat lapangan pekerjaan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Semuanya punya keterkaitan, jika ekonomi daerah tidak meningkat maka ekonomi nasional juga tidak akan bisa meningkat,” sebut Presiden.

 “Perlu saya ingatkan bahwa 76% pendapatan negara itu dari sektor pajak. Jika ada investasi baru berarti ada pemasukan pajaknya sebagai sumber pendapatan negara. Sekali lagi berikan dukungan penuh kepada dunia usaha yang ingin berinvestasi. Pada kuartal kedua tahun ini sangat menentukan sekali. Pertumbuhan ekonomi kita dapat naik atau tidak. Jika tidak, maka di kuartal berikutnya akan sangat berat mencapai target pertumbuhan ekonomi kalau tidak bisa meningkat pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua di angka 7 persen,” pungkas Presiden Joko Widodo.

Partisipasi Masyarakat Tertinggi di Pilkada 2020

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden RI terkait Pilkada yang dilaksanakan tahun 2020 merupakan Pilkada serentak pertama di Indonesia yang dilaksanakan saat terjadi bencana non alam pandemi Covid-19 di Indonesia.

“ Agenda Pilkada serentak tahun 2020 tersebut menjadi penting karena harus dilaksanakan secara konsisten dan sistematis di tengah pandemi Covid-19 dengan melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi seluruh tahapan Pilkada tersebut. Dengan konsistensi dan sistematis tersebut maka pelaksanaan Pilkada menjadi berhasil dan sukses karena tidak menjadi cluster baru penyebaran Covid-19 tersebut. Bahkan ada beberapa daerah dengan pelaksanaan Pilkada serentak tersebut menurunkan kasus Pilkada di daerah itu. Tentu, pelaksanaannya menerapkan standar protkes yang ketat sehingga dapat menekan angka penyebaran Covid-19. Momen Pilkada tersebut merupakan Pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah yang dilaksanakan di tengah mewabahnya bencana non alam pandemi Covid-19,” cetus Mendagri.

Mendagri melaporkan, jika dilihat dari angka partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pilkada serentak tahun 2020, merupakan angka partisipasi yang tinggi dan meningkat dari Pilkada tahun-tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilih pada Pilkada tahun 2020 yang mencapai 76,90% lebih tinggi dari Pilkada sebelumnya.

“ Pilkada tahun 2020 tersebut, pemerintah tetap berkomitmen untuk menekan angka penularan Covid-19. Pilkada yang lalu itu menghasilkan 184 pasangan Kepala Daerah yang telah dilantik sedangkan 86 pasangan Kepala Daerah belum dilantik karena masih bersengketa hukum di Mahkamah Konstitusi, dengan  perincian 9 daerah melaksanakan Pemilihan Gubernur, 37 daerah melaksanakan pemilihan Walikota dan 224 melaksanakan pemilihan Bupati,” ujar Mendagri menutup laporannya.

Sementara itu, Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Covid-19 nasional, Doni Monardo yang juga sebagai narasumber menyampaikan update situasi nasional terkait kasus aktif Covid-19, kesembuhan dan kematian per minggu. Untuk kasus aktif satu bulan terakhir terhitung mulai 15 Maret 2021 diposisi 9,58% hingga 13 April 2021 menjadi 6,88% yang artinya situasi menunjukkan trend penurunan -2,70%.

Sedangkan untuk angka kesembuhan untuk periode yang sama dari 87,71% menjadi 90,40% ysng mrnunjukkan trend kenaikan sebesar +2,69%. Untuk kematian juga masih dipriode yang sama dari 2,71% tetap diangka 2,71% yang artinya masih stagnan, tukas Doni Monardo.

Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari beberapa menteri terkait diantaranya yaitu Menko Pol Hukam, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Wakil Menteri Kesehatan.

Sergai Akan Realisasikan Arahan Presiden

Usai pelaksanaan Rakor tersebut, Bupati Sergai H Darma Wijaya yang didampingi Wabup H Adlin Tambunan dan Sekda H M Faisal Hasrimy menyampaikan bahwa Pemkab Sergai sangat memahami apa yang menjadi arahan Presiden RI.

“ Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan arahan dari Bapak Presiden RI ini untuk kemajuan Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat  serta untuk mewujudkan dan menyukseskan visinya yang Maju Terus: Mandiri, Sejahtera dan Religius,” kata Bupati Sergai dengan optimis.

Turut serta juga dalam rakor para Asisten, unsur Forkopimda Kabupaten Sergai dan yang mewakili Kapolres Tebing Tinggi.

(MC/Sergai/Rini/Ardi/vivi)

22 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *